SIDOARJO, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Sidoarjo menggelar kegiatan Halal Bihalal di Ballroom Aston Hotel Sidoarjo, Rabu (29/4/2026).
Acara tersebut dihadiri ratusan kader, termasuk para Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.
Dalam sambutannya, Ketua DPD PSI Sidoarjo Firmansyah Maulana menegaskan konsolidasi partai tidak akan berhenti pada kegiatan Halal Bihalal semata. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi langkah awal memperkuat kekuatan politik, sekaligus mempererat silaturahmi dan menyusun strategi ke depan.
“Pertemuan ini tidak berhenti pada Halal Bihalal saja. Ke depan akan ada agenda lanjutan, termasuk safari ke setiap DPC,” kata Firmansyah.
Selain itu, PSI Sidoarjo juga terus menyiapkan penguatan mesin partai melalui pembentukan struktur hingga tingkat DPRT di desa seluruh kecamatan.
Menurut Firmansyah, keberadaan struktur yang kuat menjadi modal penting menghadapi tantangan pemilu mendatang.
“Kami ingin penguatan mesin partai ini terus tumbuh. Pembentukan struktur tingkat DPRT di setiap desa dalam 18 kecamatan terus kami gencarkan,” ujarnya.
Selanjutnya, Firmansyah mengatakan mengenai target Pemilu Legislatif mendatang, ia mengaku optimistis PSI mampu melahirkan anggota dewan yang berpotensi menempatkan wakil di DPRD Sidoarjo.
Ia menilai keterwakilan di legislatif akan membuat partai lebih leluasa memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Target 3 kursi, 4 kursi bisa, pasti bisa nanti. Itu akan kami perjuangkan serta diwujudkan melalui kerja nyata di tengah masyarakat,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, hadir pula Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi A dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Erick Komala, dalam kegiatan Halal Bihalal yang diselenggarakan DPD PSI Kabupaten Sidoarjo.
Erick Komala dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh kader PSI Sidoarjo untuk aktif menyerap aspirasi masyarakat. Ia juga membuka ruang komunikasi langsung melalui nomor WhatsApp pribadinya agar masyarakat lebih mudah menyampaikan keluhan maupun aspirasi.
“Catat nomor saya, monggo sampaikan aspirasi ke saya. Semua aspirasi akan saya respons,” kata Erick.
Menurut Erick, kader PSI Sidoarjo harus mulai membangun kepercayaan publik melalui kerja nyata dan kehadiran di tengah masyarakat. Ia menilai banyak hal yang bisa dilakukan untuk membantu warga, namun setiap langkah tetap harus disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing kader.
Ia mencontohkan, jika PSI Sidoarjo menerima aspirasi atau aduan hukum dari masyarakat, maka kader yang memahami bidang hukum seperti tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PSI langsung turun menangani persoalan tersebut. Sementara itu, kader lainnya tetap memberikan dukungan sesuai peran masing-masing.
“Kalau persoalannya teknis, mereka yang paham di bidangnya turun menangani itu dan tidak boleh bekerja asal-asalan. Kader lainnya harus mendukung, berkolaborasi, serta saling menguatkan,” ujarnya.
Erick menambahkan, keberhasilan partai bukan hanya diukur dari jumlah suara dalam pemilu, tetapi sejauh mana partai hadir di tengah masyarakat dan membantu warga secara konsisten.
“Cara kita menaruh hati itu dengan kerja nyata di tengah masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Erick juga menyampaikan komitmennya dalam mendukung penguatan strategi politik DPD PSI Sidoarjo.
Ia menegaskan bahwa daerah seperti Sidoarjo memiliki potensi besar untuk berkembang lebih kuat secara politik maupun sosial.
“Sidoarjo bisa semakin besar. Saya siap backup untuk Sidoarjo,” ujarnya.
Ia menambahkan, konsolidasi politik perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan strategi yang matang, termasuk berbagi pengalaman dan menyusun langkah bersama dalam menghadapi kontestasi politik.
“Nanti kita bisa saling konsolidasi bagaimana cara memenangkannya di partai gajah, unggul, dan semuanya, tips-tips dan trik nanti kita akan susun bersama,” jelasnya.
Erick juga menekankan bahwa setiap daerah memiliki karakter dan kultur yang berbeda, sehingga pendekatan politik tidak bisa disamakan.
“Tentunya Surabaya, Sidoarjo dan daerah lain mempunyai lokal dan karakter yang berbeda-beda,” katanya.
Menurutnya, pemahaman terhadap budaya dan karakter masyarakat menjadi kunci penting dalam membangun kedekatan dengan warga.
“Jadi kita harus paham bagaimana kultur dan budaya masyarakat Sidoarjo. Tujuannya supaya kita dekat, tahu karakter masyarakatnya seperti apa, sehingga suara itu bisa lahir dari sana,” tambahnya.
Dalam sesi dialog, perwakilan DPC PSI Prambon, Isnur, mengajukan pertanyaan kepada Erick Komala terkait penanganan aspirasi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.
Isnur menanyakan, apabila di wilayah Kabupaten Sidoarjo terdapat aduan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) atau program Makan Bergizi Gratis (MBG), apakah dapat ditangani oleh Erick.
Menanggapi hal tersebut, Erick menjelaskan bahwa langkah awal yang dilakukan adalah menerima dan mengkaji laporan terlebih dahulu.
“Ya, saya rasa bukan menangani secara langsung, lebih tepatnya saya menerima aspirasinya dulu. Kita mitigasi dulu bagaimana perkaranya,” kata Erick.
Ia menegaskan bahwa setiap laporan harus dianalisis bersama agar penanganannya sesuai mekanisme yang berlaku.
“Jadi tetap harus dimitigasi bersama-sama, atau kalau bisa sebagai wakil rakyat kita suarakan bersama,” lanjutnya.
Selanjutnya, Ari dari DPC PSI Krian mengajukan pertanyaan terkait program Sekolah Rakyat kepada Erick Komala dalam sesi dialog.
Ari menanyakan pandangan Erick mengenai program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat, khususnya manfaat dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Menanggapi hal itu, Erick Komala menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh program Sekolah Rakyat karena dinilai mampu memperluas pemerataan pendidikan.
“Sekolah Rakyat ini menurut saya bagus sekali, yakni untuk memajukan sektor pendidikan, terutama untuk keluarga yang kurang mampu,” kata Erick Komala.
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi dari pemerintah pusat, Sekolah Rakyat (SR) akan menggunakan konsep pendidikan berbasis asrama dengan jenjang SD, SMP, hingga SMA yang mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025–2026.
Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut ditujukan untuk memberikan akses pendidikan yang layak dan berkualitas bagi masyarakat miskin ekstrem, dengan sasaran utama anak-anak dari keluarga yang terdata dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Erick juga menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan sedikitnya 12 titik Sekolah Rakyat yang siap beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026.
Ia menilai program ini penting karena layanan pendidikan yang ada saat ini, baik negeri maupun swasta, belum sepenuhnya mampu menjangkau masyarakat kurang mampu secara optimal.
Meski berada di Komisi A DPRD Jawa Timur yang membidangi hukum dan pemerintahan, Erick mengaku kerap menerima berbagai aspirasi masyarakat, termasuk di sektor pendidikan.
Hal itu membuat dirinya tetap memberi perhatian terhadap isu pendidikan, meskipun bukan menjadi bidang teknis utama di komisinya.
Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab wakil rakyat untuk mendengarkan berbagai persoalan masyarakat tanpa batasan sektor.
Erick menegaskan pentingnya pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
Meski mendukung penuh, ia berharap pelaksanaan program Sekolah Rakyat dapat berjalan efektif dan tepat sasaran, serta tidak berhenti pada tataran konsep.
“Harapan saya dengan Sekolah Rakyat ini bisa mencerminkan adanya keadilan sosial,” tegasnya.
Lebih lanjut, Erick juga menanggapi pertanyaan Ari, perwakilan DPC PSI Krian, dengan menjelaskan kewenangan pemerintah provinsi, khususnya pada jenjang SMA dan SMK negeri.
Ia menyampaikan bahwa apabila di lapangan ditemukan persoalan ijazah lulusan yang ditahan, baik oleh pihak sekolah maupun oleh perusahaan tempat bekerja, maka hal tersebut harus segera disampaikan dan tidak boleh dibiarkan.
Menurutnya, Ketua DPD hingga para Ketua DPC PSI di 18 kecamatan perlu aktif menampung aspirasi tersebut dan segera meneruskan kepadanya.
Ia menegaskan bahwa persoalan seperti itu harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut hak dasar warga, terutama di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan.
“Kalau ada ijazah lulusan yang ditahan, baik oleh sekolah maupun perusahaan tempat bekerja, itu tolong ditampung dan segera disampaikan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa setiap laporan yang masuk akan direspons dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme serta kewenangan di tingkat provinsi.
“Jangan ragu, langsung koordinasikan ke saya lewat nomor WhatsApp. Memang seperti itu fungsi nomor WA wakil rakyat,” tutupnya.
