Peringatan Kemerdekaan HUT ke 77 RI jadi momentum membangun komitmen bersama membawa Sidoarjo merdeka dari kemacetan. Sinergi lintas instansi lebih diperkuat agar setiap pembangunan berjalan tepat sasaran.
Komunikasi dengan instansi pemerintah pusat terus dijalin oleh Pemkab Sidoarjo. Pembangunan infrastruktur jalan dikebut demi mengurai kemacetan. Sharing pembangunan proyek infrastruktur antara pemerintah pusat dengan pemkab Sidoarjo yang kini sedang diupayakan telah menghasilkan proyek strategis.
“Semangatnya kemerdekaan mendorong Pemkab Sidoarjo mengatasi kemacetan, bagaimana caranya Sidoarjo merdeka dari macet. Ini penting, karena menyangkut kelancaran ekonomi,” jelas Gus Muhdlor usai memimpin upacara Kemerdekaan HUT ke 77 RI di Alun-alun. Rabu, (17/8/2022).
Tahun 2022, kolaborasi itu membawa hasil bagi pembangunan Sidoarjo. Pertama proyek pembangunan Forntage Road ruas Aloha, Flyover Aloha, kemudian proyek pembangunan jalan perlintasan sebidang Flyover JPL Krian dan Flyover JPL Tarik.
“Pembangunan jalan perlintasan sebidang Flyover Krian sudah memasuki tahap lelanf, sedangkan proyek Flyover Aloha targetnya sebelum akhir tahun lelang sudah tuntas. Flyover Krian pembangunannya akan direalisasikan mulai tahun ini dan dilanjutkan tahun depan sampai tuntas,” ujar Gus Muhdlor.
Kemudian, lanjut Gus Muhdlor, progres pelebaran jalan di pertigaan Bangah Aloha ditarget Bupati Sidoarjo tuntas sebelum akhir 2022. Di titik ini yang menjadi sebab kemacetan panjang karena kawasan Aloha merupakan kawasan padat lalulintas dan banyak titik crossing kendaraan yang datang dari arah Gedangan, Juanda dan putar balik arah dari Waru.
“Proyek strategis lainnya, yakni jalan Frontage Road yang pembangunannya juga sedang dikebut, ditarget tuntas akhir 2022. Mulai ruas Aloha hingga Buduran Jalan Lingkar Timur bakal segera bisa dilalui kendaraan. Kemudian untuk ruas Waru-Deltasari pembangunannya dilaksanakan tahun 2023,” katanya.
Tinggal mengatasi kemacetan di perempatan Gedangan yang kini sedang diupayakan Gus Muhdlor. Solusinya juga dibangunkan flyover atau underpass. Kebutuhan untuk megaproyek itu akan dirasionalkan dengan kekuatan APBD yang dimiliki Pemkab Sidoarjo.
Oleh karenanya, komunikasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan agar pembangunannya tidak menyedot APBD Sidoarjo. Secara hitung-hitungan, bila dipaksakan menggunakan APBD maka proyek startegis lain akan terhambat pembangunannya. Padahal, masih banyak infrastruktur yang harus ditingkatkan. Seperti, normalisasi kali, betonisasi ruas jalan kabupaten, peningkatan jalan kabupaten, pembangunan jembatan, penambahan jumlah sekolah, kemudian subsidi modal usaha bagi ribuan pelaku ekonomi kreatif serta peningkatan layanan kesehatan.
Kebutuhan lainnya, penataan taman atau ruang terbuka hijau (RTH) yang juga penting untuk segera dilakukan. “Mengingat, Sidoarjo daerah padat penduduk dimana, dibutuhkan banyak RTH yang representatif sebagai tempat warga bersantai,” pungkasnya. (*)
