SIDOARJO – Sejarah Kabupaten Sidoarjo tak hanya diwarnai tokoh pribumi dan kolonial Eropa. Di masa Hindia Belanda, komunitas Tionghoa juga memiliki figur pemimpin yang berperan penting dalam mengatur kehidupan sosial dan administrasi warganya di Kota Delta.
Pada periode pasca runtuhnya VOC, pemerintah kolonial menunjuk tokoh-tokoh Tionghoa berpengaruh untuk mengemban jabatan resmi. Mereka tidak difungsikan sebagai aparat militer, melainkan sebagai penghubung antara komunitas Tionghoa dan pemerintah kolonial di tingkat daerah.
Pegiat sejarah Sidoarjo, dr. Sudi Harjanto, menjelaskan bahwa jabatan tersebut dikenal dengan sebutan Letnan, Kapten, hingga Mayor Cina. “Itu adalah struktur kepemimpinan etnis Tionghoa yang diakui pemerintah kolonial. Fungsinya lebih ke sosial dan administrasi, bukan militer,” ujarnya.
Menurut Sudi, jenjang pangkat yang diberikan sangat bergantung pada skala wilayah dan aktivitas ekonomi daerah setempat. “Wilayah seperti Gresik mendapat pangkat kapten karena perdagangannya besar. Sementara Sidoarjo hanya sampai letnan, karena lingkup wilayah dan komunitasnya lebih kecil,” jelas Ketua Komunitas Sidoarjo Masa Kuno itu.
Sejumlah nama tercatat pernah menjabat sebagai Luitenant der Chinezen di Sidoarjo, di antaranya Kwee Soei Toan, The Tjing Liang, hingga Lim Tjing Hay. Mereka bertugas mengurus pendataan warga, penarikan pajak, serta menjadi mediator persoalan adat di lingkungan masyarakat Tionghoa.
Selain itu, para letnan juga menjadi jembatan komunikasi dengan pejabat Eropa di bawah pemerintahan Resident Surabaya. Peran tersebut membuat posisi mereka cukup strategis dalam menjaga stabilitas sosial di tingkat lokal.
Namun memasuki dekade 1930-an, jabatan itu perlahan menghilang. “Kemungkinan besar karena perubahan sistem pemerintahan menjelang pendudukan Jepang. Banyak struktur kepemimpinan lokal dihapus,” kata Sudi. Kini, jejak para pemimpin Tionghoa itu tersisa dalam arsip kolonial, permukiman lama, dan ingatan kolektif warga yang masih menjaga kisah sejarahnya. (Zen)
