LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koorwil Provinsi Jawa Timur menduga kuat ada satu nama sarat akan adanya KKN yang lolos dalam pengumuman calon sekdaprov jatim bebepara waktu lalu. Satu orang menurut Maki Jatim yang diduga kuat terindikasi akan sarat KKN adalah Adhy Karyono.
Heru Satriyo Ketua LSM Maki Jatim menegaskan bahwa sedari awal pihaknya telah menolak nama Adhy Karyono dalam bursa pencalonan Sekdaprov Jawa Timur. Pihaknya menilai jika dasar dugaan Maki Jatim adalah terkait posisi Adhy Karyono yang juga pejabat Kemensos RI pernah menjadi bawahan langsung dibawah kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial RI.
“Ditambah lagi sesuai hasil pengadilan tipikor dalam kesaksian Matheus Joko Santoso, dimana Adhy Karyono sebagai Karo Perencanaan Kemensos RI diduga menerima sukses FEE sebesar 550 Juta walaupun fee tersebut sudah dikembalikan kepada KPK pada 25 November 2020 lalu,” ujar heru.
Selain itu, Heru juga menjelaskan jika pihaknya mencoba menelusuri apakah KPK akan mengeluarkan Red Notice untuk Adhy Karyono atau tidak. Menurutnya, KPK biasanya akan mengeluarkan Red Notice untuk seseorang yang sudah diduga kuat dan disertai bukti yang kuat sebagai calon tersangka tindak pidana korupsi.
“Menarik untuk mencermati terkait Red Notice, karena seharusnya Gubenur Jatim menjadika Red Notice KPK tersebut sebagai pertimbangan untuk disamapaikan kepada tim penilai akhir,” paparnya.
Lebih lanjut, pihaknya berharap bahwa kedepan Provinsi Jawa Timur tidak ada lagi kejadian OTT dilingkungan Pemprov. Maki Jatim mencatat bahwa sebelumnya Pemprov Jatim pernah terluka dalam kejadian OTT yang menjerat beberapa Eseleon II Pemprov Jatim.
“Dalam pemilihan Sekdaprov ini, tentunya kita harus sama-sama mengawal hingga proses ini selesai. Tidak hanya kita saja tetapi juga masyarakat tetap terus memperhatikan dan menginginkan pemerintahan yang bersih dari indikasi kasus korupsi dan gratifikasi,” tutupnya. (*)
